Keterkaitan Antara E-Bisnis Dengan E-Government

KETERKAITAN ANTARA E-BISNIS DENGAN E-GOVERNMENT

Definisi E-Government

Bank Dunia (World Bank) mendefinisikan e-Government sebagai berikut:

"E-Government mengarahkan untuk penggunakan TI oleh semua agen pemerintahaan (seperti WAN, internet, mobile computing) yang mempunyai kemampuan untuk mengubah hubungan dengan masyarakat, bisnis, dan pihak yang terkait dengan pemerintahan".

Di sisi lain, UNDP (United Nation Development Programme) dalam suatu kesempatan mendefinisikannya secara lebih sederhana, yaitu:

"E-Government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT- Information and Communicat-ion Technology) oleh pihak pemerintahan".

Dari hal diatas kita dapat mengambil kesimpulan ada tiga kesamaan karakteristik dari setiap definisi e-Government, yaitu masing-masing adalah:

• Merupakan suatu mekanisme interaksi baru (moderen) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholder); dimana
• Melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet); dengan tujuan
• Memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang selama berjalan.

Dari definisi diatas kita dapat mengambil kesimpulan keterkaitan antara e-bisnis dengan e-government :

·         Dengan adanya pemanfaatan teknologi dalam bidang pemerintahan menjadikan pemerintah dalam hal sebagai pelaku bisnis dapat lebih mudah dalam memberikan pelayanannya kepada customer ( masyarakat ). Kita bisa contohkan dalam hal pembuatan Surat Izin Mengemudi ( SIM ) Online yang telah di berlakukan di Polwiltabes Semarang ,seperti yang dikutip dari berita ‘Suara Merdeka”.

·         Dengan adanya e-government, juga menghemat biaya operasional yg dilakukan pemerintah dalm kegiatan bisnisnya. Bukan tidak mungkin ini juga bisa diaplikasikan dalam bidang lainnya seperti:pembuatan KTP, dalam bidang perpajakan, dalam bidang ketenaga kerjaan dan  dalam instansi pemerintah lainnya yang bersifat vital bagi pendapatan negara.